Tentunya kita telah sadar betul akan judul-judul tersebut. Keberadaannya saat ini kurang lebih sudah banyak menghiasi timeline di media sosial yang kita gunakan. Membawa judul berita yang menarik perhatian, cara ini lah yang digunakan portal berita online menaikkan trafik pembaca sehingga mengundang para pengiklan untuk menempatkan iklan dan ini lah yang menjadi sumber pemasukan untuk portal berita online yang menyediakan konten secara gratis. Namun apakah sebenarnya cara ini akan menguntungkan apabila dilakukan dalam jangka panjang?

Sebelumnya kita perlu mengenal terlebih dahulu mengenai bisnis media yang berkembang saat ini. Tentunya bisnis media online yang berkembang saat ini dipengaruhi pula oleh kehadiran konvergensi media yang menurut Henry Jenkins (2006) fenomena ini merupakan hadirnya konten yang dalam berbagai saluran multimedia dan menciptakan hubungan kompleks dan budaya partisipatif. Dengan keberadaan konsep konvergensi ini perusahaan media singkatnya akan dipermudah dalam menjalankan bisnisnya sehingga bisnis yang dijalankan akan menjadi semakin efektif. Namun, fenomena ini seringkali dijadikan sarana untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keberagaman konten dan kepemilikan sehingga terjadilah eksploitasi kepemilikan media, menurunnya keberadaan media konvensional serta salah satunya yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu penurunan kualitas informasi.

Kembali lagi ke fenomena jebakan klik dimana inti dari istilah ini adalah penyampaian konten yang ditujukan untuk memaksimalkan pembaca dari artikel tersebut. Hal ini merupakan dampak dari bisnis media di era konvergensi saat ini. Kehadirannya bisa dianggap sebagai paradoks dalam dunia jurnalisme dimana menguntungkan sekaligus dapat berpotensi merugikan apabila berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat melalui keberadaan jebakan klik yang memancing pembacanya untuk membuka berita atau artikel karena judulnya menarik, namun ketika pembaca sudah semakin sadar informasi yang dibacanya tersebut merupakan informasi yang isinya kurang kredibel dan tidak sesuai apa yang dituliskan judulnya, mereka berpotensi untuk meninggalkan portal berita online tersebut.

 Di sisi lain pula, tugas seorang jurnalis adalah mengedepankan kebenaran bukan menjual sensasi berita lewat judul belaka. Maka dari itu, fenomena jebakan klik ini sebenarnya berpotensi membawa banyak kerugian pula untuk bisnis media baru dibalik semua keuntungan yang ditawarkannya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sebuah portal berita tetap dapat berdiri apabila tak ada pengiklan? Hal ini bisa ditawarkan lewat beberapa model bisnis lainnya.

Model pertama yang ditawarkan adalah All-Paying model dimana model bisnis ini tidak sama sekali memberikan konten berita secara gratis. Sehingga pengiklan bukan menjadi sumber pendapatan dari bisnis portal berita online ini. Sistemnya adalah berlangganan secara penuh seperti ketika kita berlangganan koran konvensional yang mengharuskan kita membayar biaya berlangganan dalam rentang waktu tertentu. Nah, dengan ini kualitas berita tentunya dapat lebih terjaga. The Times dan The Wall Street Journal merupakan beberapa contoh media yang pernah menggunakan jenis ini.

Model bisnis yang kedua yang juga dapat mengurangi keberadaan jebakan klik adalah Metered-model dimana bisnis dikembangkan dengan memberikan kesempatan membaca beberapa artikel gratis untuk para pembaca. Setelah kesempatan tersebut habis, maka portal berita online ini akan menawarkan pembacanya untuk berlangganan. The New York Times merupakan salah satu kanal berita online yang pernah menerpakan sistem ini.

Selanjutnya adalah model Freemium. Model ini memungkinkan para pembacanya untuk mengakses berita gratis, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam lagi, pembaca diharuskan untuk berlangganan. Dan yang terakhir adalah model donasi dimana pendapatan portal berita online ini hanya didapatkan melalui dana sumbangan para pembacanya.

Dengan solusi yang ditawarkan oleh  beberapa model bisnis lainnya sebenarnya portal berita online bisa tetap mendapatkan pembaca tanpa harus menjual sensasi semata. Sebagai pembaca, kita juga harus dapat mengenali berita-berita yang dapat menjebak kita lewat judulnya saja. Biasanya berita-berita ini mengedepankan judul dibandingkan konten serta tanpa dilengkapi data yang mendukung. Selain itu, untuk menghadapi industri media di era konvergensi ini pula, kita dituntut untuk lebih kritis dan pintar dalam menelaah isi informasi yang kita dapatkan serta tidak sembarang menyebarkannya begitu saja.

Konvergensi, seperti yang sudah dijelaskan di postingan sebelumnya, adalah proses penggabungan antara dua dan lebih hal (KBBI). Ketika mendengar kata ‘konvergensi media’, yang muncul di pikiran saya adalah sebuah penggabungan dua atau lebih unsur menjadi satu kesatuan yang tidak lepas dari peranan teknologi, komunikasi, dan informasi. Semakin maju perkembangan teknologi, semakin efektifnya komunikasi, dan semakin mudahnya pengaksesan informasi – maka semakin mudah pula konvergensi media untuk terus berkembang hingga pelosok masyarakat dan meliputi bagian kehidupan apapun. Disini, kita akan memfokuskan pembahasan kepada konvergensi media dan pengaruhnya terhadap sumber daya manusia di Indonesia.

Bukan rahasia umum bahwa Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari 13.000 pulau (Wikipedia) serta jumlah penduduk saat sensus tahun 2016 berjumlah 255 juta penduduk. Kedua fakta ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia memiliki laju yang cepat dan pastinya diiringi oleh konvergensi media.

Orang yang dikenal sebagai selebriti sebelumnya merupakan mereka yang memiliki kemampuan untuk berakting, menyanyi, membuat lagu, atau membawakan acara televisi yang hanya berkutat pada lingkungan kerja masing-masing. Namun kini, selebriti yang dikenal oleh semua orang khususnya masyarakat Indonesia adalah mereka yang belum tentu memang berprofesi sebagai artis atau penyanyi professional namun memiliki ratusan, ribuan, hingga jutaan pengikut di akun media social masing-masing.

Kita dapat mengambil contoh Awkarin, alias Karin Novilda. Siapa yang tidak tahu remaja usia 19 tahun yang hidupnya penuh kontroversial tersebut? Diawali oleh kegemarannya untuk memposting foto-foto di Instagram, yang kemudian merambah ke media social tanya-jawab seperti Ask.fm, yang pada akhirnya menuntun Awkarin terhadap rana Youtube yang kelak semakin membuatnya melejit. Awkarin, seperti yang kita ketahui, bukanlah seseorang yang berasal dari dunia artis. Ia hanyalah seorang remaja perempuan zaman milenial biasa yang gemar untuk Selfie di Instagram, blak-blakan tentang kehidupan di Ask.fm, dan meng-upload video Youtube tentang kehidupannya sehari-hari. Namanya menjadi sorotan public untuk pertama kalinya saat ia merekam video menangis sesegukan karena ditinggal oleh pacar, yang kemudian ia upload di akun Youtube miliknya. Hampir seluruh netizen meninggalkan komentar negative di kolom video tersebut. Beribu hujatan masuk di seluruh akun media social Awkarin. Namun hal tersebut tidak membuat Awkarin mundur dari dunia maya Indonesia, setelah digandeng oleh Takis Entertainment yang digagas oleh Oka Mahendra, Awkarin seakan men-sah-kan statusnya sebagai selebriti tanah air dengan mengeluarkan beberapa single yang baik lagu maupun video klip nya diproduksi oleh Takis Entertainment yang notabene berisi ia, sang pacar sekaligus ketua yaitu Oka Mahendra, dan teman-temannya.

Lantas, apa kaitannya ketenaran dan kontroversi yang Awkarin buat dengan konvergensi media serta pengaruhnya terhadap sumber daya manusia? Kita bisa melihat, bahwa suksesnya lagu Awkarin yang mencapai jutaan penonton di Youtube tak terlepas dari kerja keras sang bintang untuk mempromosikannya di berbagai ‘peron’ suara yang ia miliki. Ini merupakan bentuk nyata dari konvergensi media dan pengaruhnya terhadap SDM karena kini, seorang yang memiliki status sebagai ‘selebriti’ tidak sekedar bekerja pada proses ‘melakukan’ karya namun juga terlibat langsung pada proses produksi dan ‘penjualan’ karya tersebut. Awkarin, menggunakan beberapa platform social yang ia miliki untuk mengobservasi apa-apa saja yang sedang menjadi tren di kalangan remaja Indonesia, kemudian membuat karya yang berkaitan dengan tren tersebut, dan memasarkannya di lebih dari satu media social yang ia miliki. Ini, menurut saya, adalah bentuk nyata dari konvergensi media dan pengaruhnya terhadap SDM karena sekarang, apabila seseorang ingin memiliki titel selebriti atau artis yang terkenal, harus berkemampuan untuk menjual karyanya, bukan sekedar memainkan atau membuat karya itu sendiri.

Daftar Referensi:

Jenkins, Henry. 2006. “Convergence Culture (Where Old Media Meets New Media). New York: New York University Press.

Meikle, Graham & Young, Sherman. 2012. “Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Live”. London: Palgrave Macmillan.

Michael Z., Newman & Levine, Elena. 2012. “Legitimating Television: Media Convergence and Cultural Status”. Oxon: Routledge.

Ricklefs, M.C. “A History of Modern Indonesia Since C.1200”. 2008. London: Palgrave Macmillan.

Tim, Dwyer. “Media Convergence”. 2010. New York: McGraw-Hill.




Oleh Nadya Cheirin, 1506686255.

Sekitar hampir dua minggu yang lalu, saya datang ke TPS dekat rumah untuk menjalankan kewajiban sebagai warga DKI Jakarta yang baik. Tinta yang melekat di jari ini adalah bukti nyata bahwa saya telah memilih pasangan nomor……… (tiba-tiba hilang sinyal).

Tulisan ini tidak berisi tentang preferensi saya terhadap pasangan manapun. Saya hanya ingin membagikan buah pikiran mengenai pengaruh konvergensi media dan partisipasi politik masyarakat DKI Jakarta di masa pilkada DKI Jakarta 2017.

Akibat perkembangan zaman, media massa semakin canggih. Fungsi-fungsi beberapa media massa terintegrasi menjadi satu. Sampai akhirnya, muncul smartphone yang dilengkapi dengan fasilitas internet dan social media. Dengan fitur-fitur tersebut, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan.

Kehadiran sosial media dan internet membuat semua orang bisa berpolitik. Jadi, kamu tidak perlu menjadi akademisi atau pakar politik terlebih dahulu. Sebagai orang awam, kita memiliki kesempatan untuk menjadi opinion leader.

Teman Ahok dan Jakarta Maju Bersama merupakan sebuah kelompok yang dibuat oleh masyarakat awam dalam rangka mendukung pasangan calon pemimpin DKI Jakarta dalam pilkada 2017. Kelompok-kelompok tersebut tidak terikat dengan campur tangan pemerintah. Walaupun begitu, kedua kelompok ini berkembang pesat karena kekuatan internet dan media sosial.

Teman Ahok

Jauh-jauh hari sebelum Pilkada 2017, muncul sebuah kelompok relawan yang bernama Teman Ahok. Teman Ahok adalah sebuah organisasi perkumpulan relawan berkekuatan hukum yang didirikan oleh sekelompok anak muda dengan tujuan “menemani” dan membantu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam misinya mewujudkan Jakarta Baru yang bersih, maju, dan manusiawi.

Teman Ahok sering kali mengajak para netizen untuk memberi dukungan pada Ahok melalui website dan media sosial. Sebelumnya, Teman Ahok telah mengajak warga DKI Jakarta untuk mengumpulkan 1 juta KTP dalam rangka pencalonan Ahok sebagai gubernur dan hal itu berhasil. Selain itu, Teman Ahok juga menjual merchandise dan membuka fitur donasi untuk mengampanyekan sosok yang mereka dukung.

Bukan hanya itu, di sosial media, Teman Ahok juga melakukan kampanye yang positif tentang Ahok. Di akun Instagram @temanahokofficial, terdapat video komentar warga Jakarta yang puas akan kinerja Ahok. Selain itu, terdapat foto-foto Ahok saat blusukan untuk menjumpai warga Jakarta. Tidak ketinggalan pula kata-kata mutiara yang pernah diucapkan Basuki.

Jakarta Maju Bersama

Bukan hanya pendukung pasangan nomor dua saja yang unjuk gigi, pendukung pasangan calon nomor tiga juga tidak kalah semangat loh! Para pendukung Anies Baswedan– Sandiaga Uno tergabung dalam Jakarta Maju Bersama.

“Kami merasa terpanggil untuk mengajak dan menggalang seluruh warga Jakarta memperjuangkan kemajuan bagi kota ini. Kami terpanggil untuk berdiri di depan mengajak warga untuk membangun Jakarta untuk semua,” tertulis di www.jakartamajubersama.com.

Seperti yang kita ketahui bersama, banyak informasi hoax yang beredar seputar Anies-Sandi di masa pra pilkada. Website ini menyediakan pelurusan terhadap isu-isu hoax dan kampanye hitam. Bukan hanya itu, website juga memfasilitasi para pendukung untuk mendownload atribut kampanye seperti kaos, banner, stiker, tas, pin, dan logo lengkap dengan panduan penggunaannya.

Mengulang kalimat yang kuucapkan di awal, di era modern ini, semua orang bisa berpolitik termasuk kamu yang sedang membaca tulisan ini. Tidak seperti masa orde baru, kini kamu memiliki ruang untuk menuliskan buah pikiranmu di media sosial. Kamu dapat menuliskan 1001 alasan mengapa kamu memilih dan mengajak teman-temanmu untuk mendukung pasangan nomor X. Akan tetapi, gunakan cara kampanye yang positif. jauhi bahasa yang ofensif, apalagi menyebarkan berita hoax untuk menjatuhkan pasangan nomor lainnya.

Kamu dapat meneladani cara akun instagram Teman Ahok dan Jakarta Maju Bersama dalam melakukan kampanye. Mereka sama-sama menggunakan cara yang positif. Yang berbeda dari mereka hanyalah pilihan mereka: kotak-kotak atau putih.

Check it out:

www.temanahok.com

www.Jakartamajubersama.com

Dalam perkembangannya, teknologi telah menyatukan berbagai fungsi-fungsi ke dalam suatu piranti tertentu yang mana kita kenal sebagai konvergensi. Konvergensi dalam media telah sangat banyak melakukan perubahan terhadap bidang-bidang baik perubahan yang positif maupun perubahan yang negatif. Konvergensi sendiri menurut Henry Jenkins (2006) merepresentasikan pergantian paradigma – perpindahan dari konten spesifik dari suatu media tertentu menuju konten yang ‘mengalir’ dalam berbagai saluran multimedia, menuju kepada sistem komunikasi yang saling bergantungan, menuju berbagai cara untuk mengakses konten media dan menuju hubungan yang lebih kompleks antara perusahaan media dan budaya partisipatif.

            Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh konvergensi nyatanya tidak diiringi dengan perubahan atau pembuatan regulasi baru untuk memfasilitasi proses komunikasi. Padahal, dalam dunia yang konvergen, alur transfer informasi sangat terbuka dan memudahkan bagi siapa saja untuk mengambil data-data yang ada untuk tujuan tertentu. Data pribadi seseorang seakan-akan menjadi data publik dalam beberapa media. Batasan antara apa yang pribadi dan apa yang publik menjadi buram dalam dunia yang sudah sangat konvergen. Untuk itu dibutuhkan regulasi-regulasi yang relevan untuk mencegah pengambilan data pribadi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

            Belakangan, terjadi beberapa peristiwa terkait isu data pribadi tersebut. Beberapa perusahaan swasta menggunakan informasi dan data pribadi dari pengguna ataupun konsumennya untuk tujuan tertentu yang tidak seharusnya. Salah satu contoh peristiwa terkait isu privasi adalah peristiwa ojek online. Sifat konvergen yang dimiliki oleh aplikasi ojek online yang menggabungkan fungsi-fungsi seperti pemesanan transportasi, fitur pesan singkat, pemberian review dan feedback nyatanya dapat berdampak negatif bagi pelanggan meskipun di satu sisi memberikan banyak kemudahan baginya. Dilansir dari Techinasia, seorang pelanggan ojek online dimaki-maki oleh pengendara ojek tersebut via sms karena diberikan bad review.

Aksi teror yang dilakukan oleh pengendara ojek tentunya bisa ia lakukan karena ia sudah memiliki nomor telepon dari pelanggan yang sebelumnya. Hal ini tentu saja bersinggungan dengan isu privasi dari pelanggan dan melanggar undang-undang konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagian I pasal 4 ayat menyatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Tidak sampai di situ saja, isu privasi pada perusahaan yang sama, yaitu perusahaan ojek online Go-jek, menggunakan data ataupun informasi dari pelanggannya untuk kepentingan pribadi. Salah satu pengendara Go-jek mengirimkan pesan pribadi kepada pelanggannya untuk berkenalan. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang paling sering terjadi dan dapat merugikan pelanggan. Pengendara juga tidak hanya memiliki nomor telepon pelanggan, tetapi juga mengetahui alamat dan bagaimana penampilan secara jelas dari pelanggannya tersebut.

            Untuk itu, regulasi yang berkaitan dengan data pribadi perlu dibentuk dan diberlakukan. Zaman yang serba konvergen harus dibatasi proses-prosesnya dengan regulasi yang berkesinambungan dan tidak saling tumpang tindih. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih berada dalam tahapan penyusunan per Agustus 2016. RUU Perlindungan Data Pribadi disebutkan bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Di dalam peraturan tersebut, khususnya pada pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola termasuk menjamin penggunaan dan pemanfaatannya yang berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi.

            Penyusunan RUU ini berbekal harapan beberapa tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai, yaitu: 1) melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi; 2) menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi lainnya; 3) mendorong pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi; 4) mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Regulasi ini juga mengatur beberapa kondisi yang dapat diterima untuk memberikan data pribadi yang sensitif melalui persetujuan secara tertulis.

            Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi regulasi yang jelas dan mumpuni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. RUU diharapkan dapat memberikan definisi yang jelas mengenai privasi dan data pribadi dan memberikan mekanisme-mekanisme yang jelas terkait proses pemberian dan perlindungan data pribadi. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesamaan dengan regulasi-regulasi terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya yang dinilai oleh beberapa pihak kurang jelas dan masih dapat digoyahkan.

Oleh: Clarissa Setyadi - 1506724392

Daftar Referensi:

Jenkins, Henry. 2006. “Convergence Culture (Where Old Media Meets New Media)” halaman 423. New York: New York University Press.

Undang­ Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses pada situs http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf, pada pukul 19.33

Paper “Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia” yang diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, 2015. Lihat http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/11/paper-3-final-Menyeimbangkan-Hak.pdf

“Mengawal Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia” oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat pada tanggal 10 Agustus 2016, lihat http://elsam.or.id/2016/08/mengawal-regulasi-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/

“Apa yang Harus Go-Jek dan Startup Transportasi Lainnya Lakukan untuk Melindungi Privasi Pengguna?” oleh Audi Eka Prasetyo, 15 September 2015, lihat https://id.techinasia.com/talk/privasi-pengguna-go-jek

Sumber gambar : http://www.coindesk.com/future-commodity-bitcoin-regulation-cftc/ 

Kemunculan telepon genggam memang memudahkan kehidupan umat manusia. Akan tetapi, kemunculan handphone juga menimbulkan suatu fenomena, yaitu penyadapan. Dengan menyadap handphone seseorang, kita dapat mengetahui isi percakapan seseorang dengan orang yang lain tanpa sepengetahuan orang yang disadap. Biasanya, hal ini dilakukan untuk mengetahui rahasia atau informasi yang disembunyikan. Fenomena penyadapan menuai pro dan kontra dari publik.

Ada yang berpendapat bahwa penyadapan dinilai sebagai hal yang boleh dilakukan asalkan tujuannya baik. Salah satu contoh nyatanya adalah mahasiswi yang curiga dengan perubahan perilaku ibunya. Lalu, ia memutuskan untuk menyadap telpon genggam ibunya. Alhasil, sang anak tahu bahwa ibunya berselingkuh dengan pria lain. Ada pun contoh lain, yaitu pelaku eskploitasi manusia yang dipenjara karena transaksi ilegalnya terbongkar karena penyadapan.

Dari sudut pandang lain, penyadapan dipandang sebagai pelanggaran privasi. Privasi merupakan sebuah ruang dimana seseorang dapat melakukan suatu hal tanpa diawasi oleh pihak lain. Sebagai analogi, terdapat sebuah rumah. Ruang tamu dianggap sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh tamu yang ingin berjumpa dengan pemilik rumah. Lain halnya dengan kamar seseorang yang tidak boleh diakses oleh sembarang orang. Kamar tidur dalam suatu rumah dapat digambarkan sebagai privasi. Tentunya, seseorang tidak ingin ruang privatnya ditembus oleh pihak lain karena hal tersebut dapat merusak hak untuk mendapatkan kebebasan.

Sesungguhnya, kedua sudut pandang tersebut tidaklah salah. Terdapat argumen yang masuk akal dari masing-masing pendapat. Namun, bagaimana hukum di Indonesia memandang fenomena penyadapan?

UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 menjelaskan bahwa: “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Wah, berarti setelah membaca undang-undang di atas, penyadapan itu tidak boleh dilakukan dong? Sangat jelas bahwa penyadapan membuat data keluarga, martabat, dan harta benda seseorang menjadi tidak terlindungi, bukankah begitu? Jangan terburu-buru menyimpulkan dulu, kawan!

Pasal 32 UU No.39 tahun 1999: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dari sini, kita mengetahui bahwa ternyata penyadapan boleh dilakukan, asal harus melalui persetujuan hakim. Mahkamah Konstitusi RI memiliki peran untuk memutuskan apakah penyadapan terhadap seseorang harus dilakukan atau tidak. Namun, penyadapan tidak dapat dilakukan sesuka hati. Penyadapan hanya dapat dilakukan untuk tujuan penegakan hukum. Cara dan sistematika penyadapan pun sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak bisa sembarangan memilih siapa yang ia ingin sadap. Penyadapan dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus: tipikor, jual-beli narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga merupakan lembaga negara yang memiliki hak untuk melalukan penyadapan tanpa harus meminta izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengaku banyak terduga koruptor sukar dilacak lantaran cerdik menyembunyikan alat bukti. Alhasil, komisi antirasuah menyadap ponsel mereka untuk mencari jejak korupsi. Dari penyadapan, penyidik menemukan bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi. Banyak pekerja pemerintahan yang berhasil dipenjarakan KPK menggunakan teknik penyadapan telepon, beberapa di antaranya: Akil Mochtar dan Rubi Rubiandini.

Nah, sekarang kita sudah tahu pandangan hukum di negeri kita mengenai penyadapan. Apabila dikaitkan dengan konsep privasi, memang setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki ruang pribadi dan dilindungi data-data pribadinya. Hal ini dibahas dalam UUD 1945 pasal 28. Namun, ada suatu konteks yang memungkinkan warga negara ditembus ruang privatnya melalui penyadapan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan dua syarat: atas izin MK ataupun KPK untuk tujuan penegakan hukum. Apabila dua syarat tersebut tidak terpenuhi, penyadapan tidak lagi menjadi sebuah proses yang legal, melainkan merupakan tindak kriminal dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman,

Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah pengetahuanmu ya, kawan!

Salam hangat,

Patricia Stella Harefa – 1506685896.

REFERENSI:

http://internasional.kompas.com/read/2013/04/08/02403217/Dilema.Penyadapan

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302586-T30645%20-%20Kewenangan%20penyadapan.pdf

Hamzah, Andi, (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.