Regulasi Data Pribadi di Indonesia

by - 18.49

Hasil gambar untuk regulation
Dalam perkembangannya, teknologi telah menyatukan berbagai fungsi-fungsi ke dalam suatu piranti tertentu yang mana kita kenal sebagai konvergensi. Konvergensi dalam media telah sangat banyak melakukan perubahan terhadap bidang-bidang baik perubahan yang positif maupun perubahan yang negatif. Konvergensi sendiri menurut Henry Jenkins (2006) merepresentasikan pergantian paradigma – perpindahan dari konten spesifik dari suatu media tertentu menuju konten yang ‘mengalir’ dalam berbagai saluran multimedia, menuju kepada sistem komunikasi yang saling bergantungan, menuju berbagai cara untuk mengakses konten media dan menuju hubungan yang lebih kompleks antara perusahaan media dan budaya partisipatif.

            Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh konvergensi nyatanya tidak diiringi dengan perubahan atau pembuatan regulasi baru untuk memfasilitasi proses komunikasi. Padahal, dalam dunia yang konvergen, alur transfer informasi sangat terbuka dan memudahkan bagi siapa saja untuk mengambil data-data yang ada untuk tujuan tertentu. Data pribadi seseorang seakan-akan menjadi data publik dalam beberapa media. Batasan antara apa yang pribadi dan apa yang publik menjadi buram dalam dunia yang sudah sangat konvergen. Untuk itu dibutuhkan regulasi-regulasi yang relevan untuk mencegah pengambilan data pribadi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

            Belakangan, terjadi beberapa peristiwa terkait isu data pribadi tersebut. Beberapa perusahaan swasta menggunakan informasi dan data pribadi dari pengguna ataupun konsumennya untuk tujuan tertentu yang tidak seharusnya. Salah satu contoh peristiwa terkait isu privasi adalah peristiwa ojek online. Sifat konvergen yang dimiliki oleh aplikasi ojek online yang menggabungkan fungsi-fungsi seperti pemesanan transportasi, fitur pesan singkat, pemberian review dan feedback nyatanya dapat berdampak negatif bagi pelanggan meskipun di satu sisi memberikan banyak kemudahan baginya. Dilansir dari Techinasia, seorang pelanggan ojek online dimaki-maki oleh pengendara ojek tersebut via sms karena diberikan bad review.

Aksi teror yang dilakukan oleh pengendara ojek tentunya bisa ia lakukan karena ia sudah memiliki nomor telepon dari pelanggan yang sebelumnya. Hal ini tentu saja bersinggungan dengan isu privasi dari pelanggan dan melanggar undang-undang konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagian I pasal 4 ayat menyatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Tidak sampai di situ saja, isu privasi pada perusahaan yang sama, yaitu perusahaan ojek online Go-jek, menggunakan data ataupun informasi dari pelanggannya untuk kepentingan pribadi. Salah satu pengendara Go-jek mengirimkan pesan pribadi kepada pelanggannya untuk berkenalan. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang paling sering terjadi dan dapat merugikan pelanggan. Pengendara juga tidak hanya memiliki nomor telepon pelanggan, tetapi juga mengetahui alamat dan bagaimana penampilan secara jelas dari pelanggannya tersebut.

            Untuk itu, regulasi yang berkaitan dengan data pribadi perlu dibentuk dan diberlakukan. Zaman yang serba konvergen harus dibatasi proses-prosesnya dengan regulasi yang berkesinambungan dan tidak saling tumpang tindih. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih berada dalam tahapan penyusunan per Agustus 2016. RUU Perlindungan Data Pribadi disebutkan bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Di dalam peraturan tersebut, khususnya pada pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola termasuk menjamin penggunaan dan pemanfaatannya yang berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi.

            Penyusunan RUU ini berbekal harapan beberapa tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai, yaitu: 1) melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi; 2) menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi lainnya; 3) mendorong pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi; 4) mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Regulasi ini juga mengatur beberapa kondisi yang dapat diterima untuk memberikan data pribadi yang sensitif melalui persetujuan secara tertulis.

            Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi regulasi yang jelas dan mumpuni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. RUU diharapkan dapat memberikan definisi yang jelas mengenai privasi dan data pribadi dan memberikan mekanisme-mekanisme yang jelas terkait proses pemberian dan perlindungan data pribadi. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesamaan dengan regulasi-regulasi terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya yang dinilai oleh beberapa pihak kurang jelas dan masih dapat digoyahkan.


Oleh: Clarissa Setyadi - 1506724392



Daftar Referensi:
Jenkins, Henry. 2006. “Convergence Culture (Where Old Media Meets New Media)” halaman 423. New York: New York University Press.
Undang­ Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses pada situs http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf, pada pukul 19.33
Paper “Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia” yang diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, 2015. Lihat http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/11/paper-3-final-Menyeimbangkan-Hak.pdf
“Mengawal Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia” oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat pada tanggal 10 Agustus 2016, lihat http://elsam.or.id/2016/08/mengawal-regulasi-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/

“Apa yang Harus Go-Jek dan Startup Transportasi Lainnya Lakukan untuk Melindungi Privasi Pengguna?” oleh Audi Eka Prasetyo, 15 September 2015, lihat https://id.techinasia.com/talk/privasi-pengguna-go-jek


Sumber gambar : http://www.coindesk.com/future-commodity-bitcoin-regulation-cftc/ 



You May Also Like

0 komentar